Mahfud Ungkap Langkah Jokowi Ditolak DPR dan Strategi Prabowo Sahkan RUU Perampasan Aset

  Mantan Menkopolhukam Mahfud MD mengungkapkan berbagai dinamika soal pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

Ia mengungkapkan, Presiden ke-7 RI Joko Widodo sebenarnya sudah mendorong sejak tahun 2018 agar RUU itu segera disahkan.

Namun, langkah Jokowi ditolak oleh DPR hingga akhir pemerintahannya.

Dalam perjalanannya, Mahfud sempat bertemu dengan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri yang mengingatkan adanya celah penyalahgunaan yang mungkin saja muncul jika RUU Perampasan Aset disahkan.

Sementara itu, saat ini, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bakal segera mendorong kembali agar RUU tersebut bisa segera disahkan dan menjadi salah satu jalan keluar pemberantasan tindak pidana korupsi.

Mahfud meyakini, pernyataan Prabowo bukan pepesan kosong.

Ia menekankan, Prabowo memang punya komitmen besar untuk memberantas korupsi.

Sikap itu tak berubah sejak Prabowo mengajukan diri sebagai calon presiden (capres) di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Di sisi lain, Mahfud juga menceritakan kondisi mafia hukum di Indonesia saat ini, yang menurutnya sudah kian parah.

Perkara keterlibatan para hakim pada tindak pidana rasuah dianggapnya menjadi bukti bahwa hakim-hakim yang ditugaskan ke Jakarta tak bersih.

Bagaimana pembicaraan selengkapnya?

Simak dalam program Gaspol! yang tayang di YouTube Kompas.com, premier, Senin (12/5/2025) pukul 19.00 WIB.