Alasan Senat AS Desak Elon Musk Hentikan Layanan Starlink di Asia Tenggara

 Senator Amerika Serikat, Maggie Hassan, mendesak CEO SpaceX, Elon Musk, untuk segera mengambil tindakan terhadap kelompok kriminal transnasional di Asia Tenggara yang diduga memanfaatkan layanan internet satelit Starlink guna menjalankan skema penipuan daring berskala besar yang menargetkan warga AS

Senator Maggie Hassan, seperti dikutip dari situs Times of India, menyoroti peran Starlink yang kian signifikan dalam menopang operasional “kamp penipuan” (scam compounds) yang dijalankan sindikat kriminal di negara-negara seperti Myanmar, Thailand, Kamboja, dan Laos.

Mengacu pada data dari Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan Departemen Keuangan AS (FinCEN), jaringan penipuan tersebut telah menyebabkan kerugian bernilai miliaran dolar AS bagi masyarakat Amerika. Selain itu, kerugian global yang berkaitan dengan penipuan daring yang berakar dari Asia Tenggara diperkirakan melampaui 43,8 miliar dolar AS setiap tahun dan warga Amerika Serikat menjadi salah satu kelompok korban yang menanggung porsi terbesar dari jumlah tersebut.

Menurut thecyberexpress.com, Senator AS Maggie Hassan menegaskan bahwa meskipun SpaceX memiliki ketentuan layanan yang memperbolehkan pemutusan akses atas dasar aktivitas penipuan, layanan Starlink tampaknya masih aktif di wilayah yang menjadi pusat maraknya aksi kejahatan tersebut. Ia pun mendesak Elon Musk untuk mematuhi kebijakan internal perusahaan dan mengambil tanggung jawab dengan memutus akses yang digunakan secara ilegal.

Lebih dari sekadar pusat operasi digital, kamp-kamp ini dilaporkan juga menjadi lokasi perbudakan modern dan perdagangan manusia. Sejumlah laporan, termasuk dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), mengungkap bahwa ratusan ribu orang telah diperjualbelikan dan dipaksa bekerja dalam fasilitas tersebut guna menjalankan berbagai bentuk penipuan daring yang kompleks.

Skema tersebut mencakup phishing, penawaran investasi palsu, hingga pemerasan digital, yang menargetkan korban di Amerika Serikat dan berbagai negara lain.

“Penipuan ini, yang kerap dijalankan melalui kerja paksa, juga dapat menimbulkan gangguan psikologis mendalam yang mendorong para korban untuk bunuh diri,” tulis Senator Maggie Hassan dalam suratnya.

Beberapa langkah telah diambil oleh negara-negara di kawasan untuk menekan aktivitas tersebut. Sejak Februari, misalnya, Thailand telah memutus pasokan listrik dan jaringan internet di wilayah perbatasan dengan Myanmar, terutama di kota Myawaddy, yang dikenal sebagai salah satu pusat kamp penipuan. Namun, layanan satelit seperti Starlink mampu mengakali pemutusan infrastruktur tradisional tersebut, sehingga aktivitas penipuan tetap bisa berjalan meski ada upaya penindakan di tingkat lokal.

Jaringan kriminal ini, yang sebagian besar memiliki keterkaitan dengan organisasi kejahatan asal Tiongkok, juga menarik perhatian dunia internasional karena beberapa kasus yang mencuat ke publik. Salah satunya adalah penculikan aktor Cina Wang Xing pada Januari lalu. Ia diculik setibanya di Thailand dan kemudian berhasil diselamatkan oleh otoritas Thailand di wilayah perbatasan Myanmar.

Menurut laman thediplomat.com, layanan internet satelit jarak jauh seperti Starlink telah dimanfaatkan oleh kelompok kriminal untuk mendirikan pusat-pusat penipuan daring di wilayah terpencil Asia Tenggara, terutama di daerah pinggiran Myanmar yang dikuasai kelompok pemberontak. Meski akses internet tersedia di sebagian besar wilayah, perangkat Starlink menawarkan solusi portabel yang memungkinkan operasi penipuan berpindah lokasi dengan cepat guna menghindari penindakan oleh otoritas setempat.

Sebagai contoh, pada Februari lalu, pemerintah Thailand memutus akses internet, aliran listrik, dan pasokan bahan bakar ke tiga kawasan di perbatasan Myanmar. Langkah ini diambil untuk menutup sejumlah pusat penipuan daring yang diketahui beroperasi di wilayah tersebut.

Meskipun begitu. pembatasan terhadap penggunaan Starlink di Myanmar juga berisiko menghambat akses komunikasi bagi kelompok masyarakat sipil dan organisasi politik yang menentang kekuasaan junta militer di Naypyidaw.

Sejak kudeta militer pada Februari 2021, junta memberlakukan pembatasan ketat terhadap akses internet serta sering memadamkan jaringan seluler. Dalam situasi tersebut, layanan internet satelit seperti Starlink menjadi sarana utama bagi kelompok oposisi untuk tetap terhubung dan menyampaikan informasi secara bebas.