Jelang pertemuan AS-Cina, negara kekuatan tengah bersiasat

 Pekan lalu, para pelaku bisnis Jerman dan Cina bertemu dalam sebuah dialog ekonomi di Düsseldorf, Jerman. Pembahasannya berfokus pada perdagangan dan investasi antara Cina dan Eropa. Namun, persaingan AS-Cina justru terus menjadi pembahasan dalam forum tersebut.

Saat Presiden Cina Xi Jinping dan Presiden AS Donald Trump dijadwalkan bertemu di Washington pekan ini, pertemuan tersebut diharapkan membawa kemajuan dalam meredakan perang dagang yang dilancarkan Trump selama ini. Pertemuan terakhir keduanya di Beijing pada Mei lalu belum membuahkan hasil konkret.

"Asumsi di Beijing, yang juga menjadi dasar langkah mereka, adalah bahwa Cina dan AS akan terus saling membatasi gerak satu sama lain dalam beberapa waktu ke depan,” ujar Mikko Huotari, direktur lembaga kajian Cina MERICS yang berbasis di Berlin, dalam sebuah paparan kebijakan pekan lalu.

"Xi sebenarnya tidak membutuhkan terobosan di Washington. Ia membutuhkan lebih banyak waktu. Begitu pula Washington. Jadi, kita berada dalam situasi kebuntuan strategis, yang menurut saya itu merupakan gambaran paling tepat tentang kondisi saat ini.”

Kesepakatan dengan Cina dapat menguntungkan Partai Republik yang menaungi Trump menjelang pemilu sela AS pada November. Namun, peluang tercapainya kesepakatan itu masih jauh dari pasti.

"Kami akan membahas semuanya,” kata Trump mengenai kunjungan Xi ke Gedung Putih.

Peluang kerja sama di bidang AI

Persaingan Cina dan AS memang berlangsung di berbagai bidang. Salah satu yang paling menentukan adalah persaingan di bidang kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Pemerintah AS melarang ekspor cip berperforma tinggi ke Cina. Sebaliknya, Beijing membatasi ekspor unsur tanah jarang yang sangat dibutuhkan dalam produksi semikonduktor.

Di tengah kekhawatiran akan bahaya AI tanpa pengaturan, muncul harapan agar Xi dan Trump membahas rambu-rambu pengamanan teknologi tersebut dalam pertemuan keduanya. Xi telah menyerukan kerja sama internasional dalam pengembangan AI. Sementara itu, Trump memandang regulasi AI sebagai ancaman terhadap posisi AS sebagai pemimpin di bidang tersebut.

Seusai bertemu Wakil Perdana Menteri Cina He Lifeng di New York pada Minggu, Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan bahwa pejabat kedua negara telah membahas pembentukan "mekanisme pemberitahuan” untuk berbagi informasi mengenai insiden keamanan terkait AI.

Eropa diguncang industri Cina

Bagi Eropa, baik Cina maupun AS kini sama-sama menjadi mitra yang sulit dihadapi.

Dalam pidato tahunannya tentang keadaan Uni Eropa pekan lalu, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengatakan gelombang kedua "guncangan Cina yang kedua… sudah terjadi” di Eropa.

Istilah "guncangan Cina” atau "China shock" pertama kali merujuk pada dampak masuknya Cina ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) sekitar 25 tahun lalu. Saat itu, produk murah berlabel "Made in China” mulai membanjiri pasar global.

Gelombang "China shock" kedua kini didorong oleh kemajuan teknologi Cina di berbagai industri, seperti baterai, energi hijau, dan transportasi.

"Hal ini terlihat di tengah masyarakat kita dan di berbagai pabrik di seluruh Uni Eropa. Ini menyebabkan deindustrialisasi di kawasan industri utama Eropa. Ini tidak sejalan dengan keberkelanjutan," kata von der Leyen dalam pidatonya.

Uni Eropa menargetkan peralihan cepat ke kendaraan listrik dan ingin memangkas secara drastis emisi CO2 dari transportasi jalan raya. Pada saat yang sama, Uni Eropa menyerukan tarif tambahan atas mobil listrik murah asal Cina. Harga yang lebih rendah dan subsidi pemerintah yang besar dinilai memberi Cina keunggulan dalam persaingan.

Cina membantah memiliki keunggulan yang tidak adil. Produsen mobil Jerman, Volkswagen (VW) dan BMW, juga menentang tarif tersebut karena khawatir langkah balasan Cina akan mengurangi pendapatan mereka.

Seorang peserta asal Cina dalam dialog ekonomi di Düsseldorf mengatakan kepada DW, dengan syarat namanya tidak disebutkan, bahwa konsumsi dalam negeri Cina tidak mampu menyerap hasil produksi industrinya.

“Perekonomian Cina sedang lemah. Perusahaan-perusahaan khawatir akan kelangsungan bisnis mereka dan sangat membutuhkan akses untuk menjangkau pasar luar negeri,” kata eksekutif tersebut, yang sebelumnya bekerja di cabang perusahaan milik negara Cina di Eropa.