Kritik perjanjian Makkah, analis politik UEA kena sekak pangeran Saudi, 'Apa masalahnya?'

  Perjanjian pertahanan baru antara Arab Saudi, Turki, dan Pakistan memicu kembali ketegangan antara Riyadh dan Abu Dhabi. 

Sejumlah tokoh terkemuka dari UEA dan Arab Saudi secara terbuka berselisih pendapat mengenai keputusan kerajaan tersebut untuk menjalin kemitraan keamanan regional di luar lingkup Dewan Kerja Sama Teluk (GCC).

"Perjanjian Pertahanan Bersama Makkah" yang ditandatangani pada 7 Agustus, mengikat ketiga negara. Dalam salah satu klausul disebutkan serangan bersenjata terhadap salah satu pihak sebagai serangan terhadap mereka semua.

Perjanjian ini menuai kritik tajam dari sejumlah komentator terkemuka UEA yang mempertanyakan apakah Riyadh sedang beralih menuju kerangka kerja keamanan regional di luar GCC.

GCC merupakan blok regional yang beranggotakan negara-negara monarki kaya energi, yaitu Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab.

Abdulkhaleq Abdulla, seorang analis politik sekaligus mantan penasihat Presiden UEA Mohammed bin Zayed, menjadi sosok yang paling vokal melontarkan kritik tersebut. Ia berulang kali mempertanyakan logika di balik perjanjian baru itu.

"Selamat atas pembentukan aliansi ini, namun memperkuat kerja sama militer dan politik kawasan Teluk serta menyatukan internal Teluk jauh lebih penting daripada berinvestasi dalam kerja sama militer dan politik regional yang melibatkan negara-negara yang kredibilitas dan kemampuannya dalam menghadapi ancaman Iran-Israel tidak dianggap serius," tulis Abdulla dalam salah satu dari beberapa unggahannya mengenai masalah itu dilansir MEE. 

"Salah satu syarat keberhasilan aliansi mana pun adalah mengidentifikasi musuh bersama. Lantas, siapakah musuh bagi negara-negara dalam aliansi ini?"

Unggahan tersebut memicu bantahan cepat dari Pangeran Arab Saudi Abdulrahman bin Musaid. Ia menyatakan bahwa kesepakatan itu merupakan masalah kedaulatan nasional dan mempertanyakan mengapa kalangan akademisi UEA tampak begitu terusik oleh pilihan-pilihan strategis Riyadh.

"Apa masalahnya, entah itu disebut aliansi, perjanjian, kesepakatan, atau dengan sebutan apa pun?" tulis sang pangeran di platform X.

"Bagaimana hal ini bisa bertentangan dengan upaya menyatukan kawasan Teluk? Bukankah setiap negara berhak menjalin kesepakatan dengan negara mana pun sesuai dengan apa yang dianggapnya dapat mewujudkan kepentingannya?"

Fahad al-Arabi al-Harthi, ketua Asbar Centre for Studies and Research, juga melontarkan sanggahan. Ia menyatakan bahwa kesepakatan Makkah bukanlah sebuah "aliansi" yang ditujukan untuk melawan pihak mana pun.

Kesepakatan itu tidak dibangun berdasarkan penentuan musuh bersama, melainkan berlandaskan pembangunan kapasitas kolektif untuk pencegahan dan pertahanan, serta perlindungan keamanan dan stabilitas dalam menghadapi ancaman apa pun dari pihak mana pun.

Pengguna media sosial Arab Saudi lainnya bersikap kurang diplomatis. Salah satu komentator mempertanyakan apakah UEA telah memberi tahu negara-negara Teluk sebelum menjalin hubungan dengan Israel—merujuk pada Abraham Accords tahun 2020.

"Saya jadi bertanya-tanya, apakah UEA memberi tahu dan menginformasikan negara-negara Teluk sebelum menjalin aliansi dengan entitas Zionis?"

Saat perdebatan semakin memanas, Abdulla melangkah lebih jauh dalam retorikanya dengan mengunggah pesan yang ditafsirkan banyak pihak sebagai penolakan langsung terhadap aliansi pan-Islam atau trilateral, demi mengutamakan kepentingan nasional semata.

"Bagi siapa pun yang menganggap 'sektenya' lebih penting daripada tanah airnya, tidak ada keselamatan baginya... Bagi siapa pun yang menganggap bangsanya—baik Arab maupun Islam—lebih penting daripada tanah airnya, tidak ada keselamatan baginya," tulis Abdulla.

"Rasa memiliki, kesetiaan, dan ketulusan hanya ditujukan bagi tanah air semata, tanpa ada pihak lain yang disertakan."

Abdulaziz al-Tuwaijri, mantan kepala Islamic World Educational, Scientific and Cultural Organisation (Isesco), menanggapi cuitan tersebut dengan menyinggung hubungan UEA dengan Israel.

Ia menyatakan, "Siapa pun yang berkhianat dan bekerja sama dengan kaum Zionis tidak akan pernah menemukan keamanan."

Dalam cuitan lainnya, Al-Tuwaijri juga menyoroti kemitraan keamanan UEA. Ia mempertanyakan mengapa perjanjian pertahanan UEA dengan India serta kerja sama luasnya dengan Israel dianggap dapat diterima.